TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPR RI: Dana Otsus Harus Sejalan dengan UU Cipta Kerja

Jokowi siapkan Rancangan Peraturan Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI bertemu bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kamis (26/11/2020). Dok. DPR RI

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, termasuk yang akan disinkronkan pada pelaksanaan UU berkaitan dengan Otonomi Khusus (Otsus).

Hal itu disampaikannya saat bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangkaian kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (27/11/2020).

"Mudah-mudahan bisa menjadi kemajuan bagi bangsa dan negara,” kata Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR itu lewat keterangan tertulisnya, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Tampung Masalah UU Cipta Kerja, Mahfud MD Siap Bentuk Tim Kerja

1. Implementasi Otsus harus sejalan dengan UU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR RI bertemu bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kamis (26/11/2020). Dok. DPR RI

Azis yang juga membidangi pengawasan Otsus menyampaikan, implementasi dana Otsus harus sejalan dengan UU Cipta Kerja yang baru disahkan pemerintah dan DPR. Ia berharap penggunaan dana Otsus bisa tepat guna untuk masyarakat.

"Kemudian bagaimana program dari pada otonomi khusus ini bisa berdaya guna bagi masyarakat, baik di tingkat kabupaten maupun kota," ujar Waketum DPP Golkar itu.

2. DPR pastikan Otsus menyejahterakan masyarakat Yogyakarta

Wakil Ketua DPR RI bertemu bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kamis (26/11/2020). Dok. DPR RI

Tim pengawas Otsus kata Azis, hadir guna menindaklanjuti UU Nomor 13 tahun 2012 mengenai DIY, Aceh, dan Papua.

“Bagaimana dalam konteks di DIY, implementasi Dana Istimewa DIY, apakah cukup baik dalam penggunaannya? Sudahkah berdaya guna dan dapat mensejahterakan masyarakat DIY," ujar Azis.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Independen Serap Aspirasi Publik UU Ciptaker

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya