ICW Beberkan 8 Kasus Bukti Impunitas dan Reformasi Polri Tak Tuntas

2. Ada 8 kasus bukti Polri belum berbenah diri

Agus kemudian membeberkan delapan kasus, dimana Polri menghukum anggotanya yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan etik tanpa proses hukum pidana.

1. Kasus penerimaan anggota Polri dengan hasil pungli hampir mencapai Rp2 Miliar yang melibatkan anggota Polisi di Polres Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2022

2. Kasus tujuh Perwira Polisi dan seorang PNS yang diduga terlibat pungli dalam penerimaan calon Brigadir Polisi tahun 2016 dan Sekolah Inspektur Polisi Sarjana tahun 2017 di Sumatera Selatan

3. Kasus dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang hanya mendapatkan sanksi etik tanpa pidana

4. Kasus dua terdakwa dalam kasus penyerangan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang masih menjadi Anggota Aktif meski terbukti melakukan tindak pidana

5. Kasus Iptu TK yang berkali-kali melakukan kekerasan terhadap masyarakat di Ambon hanya dijatuhi sidang etik berupa pemecatan tidak dengan hormat (2022)

6. Kasus Penyiksaan M. Fikry dkk oleh Anggota Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi yang sampai sekarang tidak ditindaklanjuti (2022)

7. Kasus Penyiksaan yang dilakukan enam aparat Polres Tanah Datar Sumatera Barat terhadap Viora Andika hanya diberi sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi kepolisian dan korban secara lisan (2021)

8. Kasus Unlawfull Killing dua mahasiswa Universitas Halu Oleo hanya sampai sidang etik dengan sanksi teguran lisan hingga penundaan kenaikan pangkat (2019)

“Semakin jamaknya impunitas di tubuh Kepolisian tentu bertentangan dengan prinsip jaminan ketidakberulangan dalam HAM (guarantees of non recurrence) dan lebih jauh dari itu menunjukkan bahwa Kepolisian tidak memiliki kemauan yang serius dan tidak bersedia di reformasi secara struktural, instrumental dan kultural,” ucap Agus.