IPW Desak Menko Polhukam Koordinasikan Kasus Indosurya
Tersangka Indosurya bebas karena berkas tak kunjung lengkap
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk mengoordinasikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
Diketahui, Bareskrim Polri membebaskan dua tersangka Indosurya dengan alasan masa tahanan selama 120 hari telah berakhir dan berkas tak kunjung lengkap atau P-21.
“Indonesia Police Watch mendesak Menko Polhukam untuk mengoordinasikan 2 lembaga penegak hukum Polri dan Kejagung dalam proses penegakkan hukum kasus investasi bodong Indosurya yang merugikan ribuan anggota masyarakat,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/6/2022).
Baca Juga: Dua Tersangka Kasus Penggelapan KSP Indosurya Dibebaskan
Baca Juga: Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Dikenakan Wajib Lapor
1. Bebasnya tersangka Indosurya mengecewakan publik
Sugeng menjelaskan, bebasnya tersangka Indosurya menimbulkan kekecewaan publik. Akibatnya, timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri dan pemerintah.
“Konflik pendapat atau opini hukum antara kepolisian dan Kejagung terkait P.19 (ada ratusan petunjuk) dengan banyaknya petunjuk jaksa yang tidak mampu dipenuhi oleh polisi, hanya memperlihatkan ego sektoral atau kelembagaan antara Polri dan Kejagung,” kata Sugeng.
Baca Juga: Dua Tersangka Kasus Penggelapan KSP Indosurya Dibebaskan
Baca Juga: Bareskrim Polri Sita Aset Koperasi Indosurya, Total Capai Rp2 Triliun!