TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Ajukan Banding soal Putusan Polusi Udara Ibu Kota

Penggugat kecewa dengan keputusan banding dari Jokowi

ilustrasi melawan polusi udara (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan para menteri mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait polusi udara di Ibu Kota. Kuasa hukum para penggugat, Ayu Eza Tiara, mengatakan pengajuan banding sudah dilakukan pada Kamis (30/9/2021) atau hari terakhir masa pengajuan banding.

"Jangka waktu pengajuan banding 14 hari setelah putusan dibacakan dan itu terakhir kemarin," kata Ayu dikutip dari ANTARA, Jumat (1/10/2021).

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga dan memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota. Kelima pejabat tersebut adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Ini Respons Istana Usai Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara

1. Jokowi sudah mengisi formulir pengajuan banding

(Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ibu Iriana Jokowi) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ayu mengungkapkan yang terkonfirmasi mengajukan banding adalah Jokowi dan para menterinya. Mereka sudah mengisi formulir pengajuan banding.

"Terkonfirmasi bahwa Presiden dan menterinya sudah menyatakan secara resmi bahwa mereka banding dan sudah mengisi form pengajuan banding," kata Ayu.

Berbeda dengan Jokowi dan para menteri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal menyatakan tidak akan mengajukan banding. Anies mengaku akan menjalankan putusan pengadilan.

2. Penggugat kecewa dengan langkah Jokowi mengajukan banding

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Para penggugat dalam perkara ini pun merasa kecewa dengan langkah Jokowi dan para menteri yang mengajukan banding. Salah satu penggugat, Adhito Harinugroho, menilai pemerintah seharusnya berkewajiban menyediakan udara bersih, khususnya kepada warga Jakarta.

Perintah pengadilan agar pemerintah melakukan perbaikan untuk menyediakan udara bersih adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. 

“Itu juga termasuk kepentingan bagi Presiden Jokowi," kata Adhito.

Baca Juga: Anies Respons Vonis Melawan Hukum soal Polusi Udara

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya