[KALEIDOSKOP] 3 RUU Kontroversial yang Disahkan DPR RI sepanjang 2020
Diawali UU Minerba, diakhiri UU Cipta Kerja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DPR RI mengakhiri Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan selama 2020, DPR telah mengesahkan 13 rancangan undang-undang (RUU).
Dalam pidatonya, Puan mengatakan saat ini, DPR sedang membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2021 dan akan ditetapkan pada masa sidang yang akan datang.
“Proses penyusunan daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang dilakukan DPR dan Pemerintah bersama dengan DPD saat ini akan menjadi pedoman yang menentukan target legislasi DPR pada tahun 2021,” ujar Puan menutup Masa Persidangan II, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/12/2020.
Dari 13 RUU yang telah disahkan, IDN Times mencatat ada empat RUU yang disahkan DPR meski menuai kritik keras dari masyarakat.
Baca Juga: RUU HIP Diganti Jadi RUU BPIP, DPR: Sudah Tak Ada Pasal Kontroversial
1. UU Minerba
Di tengah tahun yang berat bagi Indonesia karena menghadapi pandemik COVID-19, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) disahkan dalam rapat paripurna pada 12 Mei. Dari sembilan fraksi di DPR, delapan di antaranya menyetujui RUU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian ada satu fraksi yang menolak untuk pembahasan dan dijadikan UU yakni Fraksi Partai Demokrat.
RUU Minerba menjadi ‘angin segar’ bagi perusahaan tambang. Sebab, dalam UU Minerba yang baru, terdapat 15 penyempurnaan pada batang tubuh UU tersebut yang memberi keleluasaan izin tambang.
Indonesia Corruption Watch menilai, RUU Minerba tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan perusahaan. Satu dari sekian permasalahan RUU Minerba yaitu jaminan perpanjangan bagi perusahaan mineral dan batu bara dengan lisensi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu bara (PKP2B).
“Perusahaan batu bara dengan lisensi PKP2B banyak terafiliasi dengan para elit yang memiliki kekayaan luar biasa,” kata peneliti ICW Egi Primayogha lewat keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).
Padahal, menurutnya perpanjangan lisensi KK dan PKP2B telah menjadi polemik berkepanjangan. Para pemegang lisensi tidak mendapat jaminan untuk mendapat perpanjangan kontrak pasca-UU Minerba disahkan.
UU Minerba karenanya mempersempit ruang gerak pebisnis batu bara. Sehingga, sejumlah upaya dilakukan guna mendapatkan kepastian perpanjangan, yang di antaranya tercermin melalui RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba.
“Kini melalui revisi UU Minerba mereka mendapat jaminan untuk mendapat untung dengan cara mengeruk pertambangan batu bara. Kuat terlihat bahwa revisi UU Minerba kental akan kepentingan elite kaya penguasa batu bara,” ujarnya.
Egi mengatakan terdapat 7 perusahaan PKP2B generasi pertama yang akan habis masa waktu lisensinya. Perusahaan tersebut yaitu:
1. PT Arutmin Indonesia
2. PT Kaltim Prima Coal
3. PT Kendilo Coal Indonesia
4. PT Multi Harapan Utama
5. PT Adaro Indonesia
6. PT Kideco Jaya Agung
7. PT Berau Coal
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Teken Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Isi Lengkapnya!