TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kejar Omnibus Law, Puan: Tiap Komisi DPR Maksimal Dua UU per Tahun

Puan dukung pemerintah memangkas aturan demi investasi

Ketua DPR RI Puan Maharani, Pertemuan dengan Pimpinan Media, 28 November 2019, Gedung DPR RI (IDN Times/Uni Lubis)

Jakarta, IDN Times - Merespons wacana Omnibus Law oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani akan membatasi setiap fraksinya untuk memproduksi Undang-Undang maksimal dua dalam satu tahun.

Hal itu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja, meningkatkan investasi dan ekonomi.

“Kami bersepakat setiap komisi itu nantinya hanya akan membuat dalam satu tahun satu UU maksimal dua UU jadi kalau ada 11 komisi kedepannya hanya akan diajukan 22 (UU) dari setiap 11 komisi,” kata Puan, di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (28/11).

Baca Juga: Fakta-Fakta Omnibus Law, Solusi Jokowi Genjot Investasi

1. Puan undang pemimpin redaksi media untuk mendukung citra DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Pimpinan Media, di Gedung DPR RI, Kamis 28 November 2019. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Hal itu Puan sampaikan di depan pimpinan redaksi media massa yang ia undang. Puan berharap media massa mampu mengantar pesan utuh ke masyarakat terkait Omnibus Law.

“Kenapa hal itu disampaikan ke media? Karena kami berkeinginan citra kinerja DPR itu akan lebih baik sebagai pembuat UU yang berkualitas,” kata Puan.

2. Jokowi mewacanakan Omnibus Law setelah dilantik MPR

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 27 November 2019. (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Omnibus Law muncul dalam pidato kenegaraan pertama Jokowi setelah dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di MPR RI. Kala itu Jokowi mengatakan Omnibus Law dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah cipta lapangan kerja, UMKM, dan investasi.

“Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” kata Jokowi.

Baca Juga: Pengamat: Omnibus Law Tak akan Berdampak ke Ekonomi Indonesia di 2020

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya