TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ketua DPR Ingatkan Pemerintah soal Rencana Relaksasi PSBB

Menurut Puan, pemerintah harus menganalisis keputusannya

Ketua DPR RI Puan Maharani (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah.

“Salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif COVID-19 yang masih fluktuatif ketika kita melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” kata Puan lewat keterangan tertulisnya, Senin (11/5).

Baca Juga: Warganet Protes Publik Malah Berkumpul di McDonald Sarinah Saat PSBB 

1. DPR usul pemerintah melakukan simulasi relaksasi PSBB

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Selain itu, kata Puan, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.

“Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya,” ujar Puan.

“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemik COVID-19,” sambungnya.

2. Kebijakan harus disosialisasikan kepada masyarakat

Pelanggar hari pertama PSBB di Kabupaten Gowa. IDN Times/Polres Gowa

Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, ujar Puan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat.

“Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati, dan konsistensi dalam menanggulangi pandemik COVID-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemik ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

3. Relaksasi PSBB agar perekonomian berjalan

Menkopolhukam Mahfud MD (Dok. Humas Menko Polhukam)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan membuat relaksasi PSBB agar sektor perekonomian tidak macet.

Mahfud mengatakan, relaksasi akan diterapkan agar roda perekonomian terus bergerak, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Karena di berbagai tempat itu berbeda, ada yang begitu ketat, orang mau gerak ke sana gak bisa, orang mau cari uang gak bisa, mau ini tidak bisa. Tapi, di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," kata Mahfud dalam keterangan pers yang diunggah dalam sebuah video, Minggu (3/5).

Baca Juga: Tak Ada Kasus Baru COVID-19, Pemkot Tegal Bakal Beri Relaksasi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya