TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Komisi II DPR Setujui Usulan Anggaran 2021 Kemendagri Rp4,47 Triliun

Tito ajukan penambahan anggaran Rp1,275 triliun

Dok.IDN Times/Istimewa

Jakarta, IDN Times - Komisi ll DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas anggaran tahun 2021 di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6).

Dalam rapat tersebut, Komisi ll menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Mendagri sebesar Rp1.275.386.488.000 dari total pagu indikatif Rp3.203.700.438.000.

“Menyetujui usulan tambahan anggaran Kemendagri sebesar Rp1.275.386.488.000 termasuk di dalamnya tambahan anggaran DKPP sebesar Rp91.949.051.000,” ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Baca Juga: Mendagri: Dana Rp9,1 Triliun Sudah Dikunci Khusus untuk Pilkada

1. Tito mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenakan masker unik (Instagram.com/@kemendagri)

Anggaran itu kata Tito akan digunakan untuk belanja operasional, belanja pegawai, belanja non operasional, dan belanja barang. Namun demikian ia tetap ingin pemerintah fokus anggaran untuk penanganan COVID-19.

"Namun semuanya tentu mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara," ujarnya.

2. Anggaran 2020 Kemendagri sebesar Rp3,4 triliun

Mendagri Tito Karnavian, di Istana Kepresidenan Bogor (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Untuk tahun 2020, pagu anggaran Kemendagri sebesar Rp3,4 triliun, namun dirasionalisasi sebesar Rp1,02 triliun karena penghematan APBN dalam rangka penanganan COVID-19 menjadi sebesar Rp2,4 triliun. Kemendagri juga sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp415 miliar untuk pembiayaan DKPP yang kini tergabung dengan Kemendagri hingga penambahan blangko e-KTP.

"Peruntukan pendanaan pelaksanaan tugas fungsi DKPP sebanyak Rp147 miliar lebih, karena DKPP anggarannya sudah masuk dalam satker salah satu komponen di Kemendagri. Kemudian bantuan keuangan partai politik masih kurang dari yang telah teralokasi sebanyak Rp4,4 miliar. Kemudian tambahan 25 juta keping blanko e-ktp sebanyak Rp264 miliar lebih. Ini untuk mengantisipasi karena di tahun sebelumnya pernah terjadi kelangkaan blangko e-KTP karena ada anggarannya yang kurang," ujar Tito.

Baca Juga: Mendagri: Negara Tidak Mungkin Terus Menerus Lakukan Pembatasan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya