KSP Paparkan Cara Jokowi Mengurus Papua
Bukan cuma sebatas terbitkan inpres
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Berbicara Papua, dipastikan tidak akan habis dengan permasalahan ras, HAM, sosial, dan budaya. Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan ada pendekatan tertentu yang harus terus dilakukan untuk Papua.
“Pendekatan antropologi yang lebih mengedepankan budaya, dialog, dan mengedepankan Papua sebagai subjek dalam percakapan ataupun pembangunan. Kedua, pendekatan kesejahteraan selama ini urusan Papua seakan-akan urusan HAM, sipil, politik saja. Padahal urusan Papua demikian luas salah satunya HAM, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Jaleswari di acara diskusi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara virtual, Senin (29/6).
Baca Juga: Bansos Tidak Maksimal, Tokoh Papua: Warga Papua Jangan Berharap
1. Presiden tidak sekadar mengeluarkan inpres percepatan pembangunan Papua
Dalam hal pendekatan ke Papua, kata Jaleswari, pemerintah Jokowi bukan hanya sekadar mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua barat 2018-2019 agar terjadi pemerataan dalam pembangunan daerah-daerah pinggiran. Sebelum itu, menurutnya, Jokowi juga melakukan blusukannya ke daerah-daerah terpencil di Papua.
“Langkah-langkah Presiden terlihat ketika 13 kali beliau ke Papua itu tidak hanya mendatangi wilayah yang mudah seperti Jayapura, Merauke, Sorong. Tapi beliau juga sampai Nduga, Asmat, Wamena, Intan Jaya dan lain-lain,” ujarnya.
“Saya rasa ini pesan simbolik bahwa seharusnya 13 kali itu para menteri lebih dari itu, deputi lebih dari itu. Artinya pengawasan pembangunan di Papua yang berjarak lima jam perjalanan bukan suatu yang mudah di-monitoring, evaluasi. Saya rasa jarak menjadi penting karena kita tahu jarak ini menjadikan pertimbangan beragam,” sambungnya.
Baca Juga: Papua Kembali Memanas, Ini Deretan Penembakan di Papua Sepanjang 2020