KSPI Desak Gubernur Abaikan Surat Edaran Menaker Tetapkan Upah Minimum
Buruh tuntut kenaikan upah minimum 2021
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.
Isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para gubernur melakukan penyesuaian penetapan upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020.
Selain itu, melaksanakan penetapan upah minimum setelah 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi 2021 pada 31 Oktober 2020.
Dengan keluarnya surat edaran ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Iqbal lewat keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).
Lalu, apa alasan KSPI menolak surat edaran Menaker?
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Gelar Unjuk Rasa 2 November
1. Kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat
Seharusnya, kata Iqbal, pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan, dan melaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar dia.
Baca Juga: Investor Lebih Takut Sanksi Internasional Dibanding Masalah Upah Buruh