TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Menag Batalkan Haji 2020, DPR: Melanggar UU Haji dan Umrah

DPR akan memanggil Menteri Agama Kamis pekan ini

Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto (IDN Times/Aldzah Aditya)
Verified
Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyayangkan keputusan sepihak Menteri Agama Fachrul Razi yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji 2020 tanpa melibatkan DPR.

“Iya (melanggar) Undang-undang nomor 8 tahun 2019, jelas itu. Ada tata aturannya tentang haji dan umrah. Jadi haji dan umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah. Kalau gitu gak perlu raker lagi,” kata Yandri menanggapi keputusan Menag, Selasa (2/6).

1. Yandri menilai keputusan Menag sebagai kekeliruan

Menteri Agama Fachrul Razi (ANTARA FOTO/Romadanyl)

Yandri menilai keputusan Menag membatalkan haji sebagai kekeliruan, sebab keputusan tersebut tanpa melibatkan DPR. Seharusnya, kata Yandri, Menag melakukan rapat terlebih dahulu dengan DPR.

“Kita kan belum tahu laporan Arab Saudi bagaimana? Gimana kalau Arab Saudi, tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah haji kita, gimana,” kata Yandri.

2. Komisi VIII memanggil Menag untuk raker Kamis (4/6)

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Menyikapi hal tersebut, Komisi Vlll kata Yandri, telah mengagendakan pertemuan dengan Menag untuk membahas keputusan nasib haji 2020 pada Kamis (4/6).

“Berarti kan pemerintah gak bertanggung jawab dong, oleh karena itu kita sudah mengagendakan rapat kerja hari kami lusa tanggal 4 Juni jam 10 atas izin pimpinan DPR untuk raker dengan Menag,” ujarnya.

3. Yandri geram terhadap keputusan Menag

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Yandri Susanto (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Yandri mengatakan Menag baru mengirimkan surat ke DPR untuk melakukan rapat kerja pada Jumat kemarin. Namun demikian, pimpinan DPR meminta agar raker digelar pada Kamis (4/6). Sebab, raker kali ini harus dihadiri fisik dan dilakukan konferensi bersama.

“Tapi kalau Pak Menteri begini, saya gak tahu Pak Menteri ngerti gak tata aturan bernegara,” ujar Yandri.

Baca Juga: [BREAKING] Pembatalan Haji 2020 Berlaku untuk Reguler dan Khusus

Topik:
Haji
menag
dpr
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Kubu Galumbang Menak Singgung Politik dalam Kasus BTS BAKTI Kominfo

Pos Indonesia Ungkap Strategi Penyaluran Sembako di Makassar

NasDem Sebut Anies dan Yenny Wahid Sosok yang Bisa Saling Melengkapi

Beda dari Capres Lain, Prabowo Dinilai Tak Bisa Diintervensi Parpol

Kuba Kecam Penempatan Kapal Selam Nuklir AS di Guantanamo

Mengunjungi Gua Hira, Tempat Diturunkannya Wahyu Pertama ke Rasulullah

Selandia Baru Gelar Sidang Kasus Kematian 22 Turis saat Letusan Gunung

Menlu RI: Soal Myanmar, Lima Poin Konsensus Jadi Prioritas ASEAN

Ma'ruf Amin Dorong Perlindungan Pekerja Rentan OAP di Mimika

KPU Perpanjang Masa Perbaikan Berkas Bakal Caleg hingga 16 Juli