Munas Belum Pasti, DPP Golkar Ajukan Pergantian Struktur Kepengurusan
Airlangga dianggap melanggar AD/ART?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Golkar, Lawrence Siburian, menyebut dinamika politik di internal Golkar terus berlangsung. Bahkan, Lawrence mengaku mendengar jika DPP Golkar mengajukan perubahan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sebelum Munas (Musyawarah Nasional) dilaksanakan.
"Sekarang ada dua aliran pemikiran dan kelompok yang mendukungnya (Golkar). Pertama yang menginginkan supaya Munas dilaksanakan sebelum Oktober, artinya sebelum kabinet terbentuk dan dilantik. Kedua, ada yang menginginkan setelah itu, yaitu Desember," ujar Lawrence di acara diskusi Polemik Trijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Baca Juga: Golkar Kisruh, Luhut Beri Pesan Ini Saat Bertemu Airlangga dan Bamsoet
1. Ada indikasi Munas diperlambat
Lawrence mengatakan, Munas hanya bisa diselenggarakan usai diselenggarakan rapimnas dan rapat pleno, namun hingga kini belum ada tanda-tanda rapat tersebut diselenggarakan.
"Sampai saat ini rapat pleno belum diselenggarakan. Apa alasannya? Kita tidak tahu persis. Tapi kelihatannya pintu untuk masuk ke Rapimnas dan Munas itu adalah rapat pleno ini," katanya.
Baca Juga: Politisi Golkar: Ketum Harusnya Percepat Munas karena Terbukti Gagal