TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pak Jokowi, Komisi X DPR RI Minta Dana Darurat Pendidikan

Anggaran COVID-19 belum menyentuh darurat pendidikan

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar siswa di Kabupaten Lanny Jaya, Papua (Facebook/Maruntung Sihombing)

Jakarta, IDN Times - Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan dana darurat pendidikan, menyusul kompleksitas masalah pendidikan selama masa pandemik COVID-19. Dana darurat pendidikan dinilai menjadi salah satu solusi percepatan penyerapan anggaran COVID-19 yang dikeluhkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Sudah saatnya Kemendikbud mengajukan dana darurat pendidikan, sehingga bisa mempercepat penyelesaian masalah yang ada, seperti minimnya kuota internet bagi siswa sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan presiden terkait rendahnya penyerapan dana COVID-19,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, lewat keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).

Baca Juga: Waduh, Pak Jokowi Tegur Para Menteri Lagi, Nih!

1. Pembelajaran Jarak Jauh masih menuai persoalan

Belajar online. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Huda menjelaskan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menjadi tulang punggung pendidikan selama masa pandemik, masih banyak memunculkan masalah. Beberapa persoalan tersebut di antaranya banyak siswa yang belum punya smartphone, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah.

Kondisi ini memaksa para siswa melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar. “Sebagian siswa nongkrong di warung kopi untuk dapat wifi gratis, ada yang patungan dan berkumpul bersama untuk beli modem data, hingga naik ketinggian untuk dapat sinyal. Bahkan, ada siswa yang nekat berangkat sekolah sendirian karena tidak punya smartphone,” kata dia.

2. Dana BOS tak maksimal untuk kebutuhan siswa

Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Dwifantya Aquina)

Huda mengatakan berbagai persoalan teknis Pembelajaran Jarak Jauh ini harusnya segera direspons cepat oleh jajaran Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Hanya saja, mereka juga terbentur persoalan keterbatasan anggaran.

“Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa digunakan untuk subsidi pembelian kuota internet juga terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau kebutuhan peserta didik,” kata dia.

Baca Juga: Pak Jokowi, Jangan Lupa Janji Sediakan Internet untuk 12.500 Desa, Ya!

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya