Pasal Migas Dihapus dari Draf UU Cipta Kerja, Begini Kata Baleg DPR

2. Ini penjelasan Istana terkait pasal yang dihapus Setneg

Sementara, Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan tentang penghapusan Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi dari UU Cipta Kerja. Menurut Dini, penghapusan pasal tersebut karena memang seharusnya tidak berada di UU Cipta Kerja.

"Intinya, Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat Panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," jelas Dini dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Dini menjelaskan, penghapusan Pasal 46 dari UU Cipta Kerja memang sudah dibahas di Panja UU Cipta Kerja. Karena kesepakatannya adalah mengembalikan pasal tersebut ke undang-undang yang sudah ada, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Dini menegaskan bahwa Kemensetneg tidak mengubah isi substansi UU Cipta Kerja. Apa yang dilakukan Kemensetneg justru mengembalikan substansi undang-undang ini seperti yang telah disepakati dengan DPR sebelum disahkan.

"Dalam hal ini, penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat Panja Baleg DPR," kata Dini.