TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Prolegnas 2020: RUU PKS Dicabut, RUU HIP Melenggang

Sebanyak 16 RUU dicabut dari Prolegnas 2020

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)
Verified
Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hasil rapat tersebut menyetujui 16 RUU dicabut dari Prolegnas 2020.

Dari 16 RUU yang dicabut, di antaranya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sedangankan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tetap melenggang untuk tetap dibahas dalam Prolegnas 2020.

Lalu apa alasan DPR dan pemerintah memberikan karpet merah untuk RUU HIP?

Baca Juga: Komnas Perempuan Kecewa RUU PKS Ditarik dari Prolegnas 2020 

1. PKS ingin RUU HIP dicabut dari Prolegnas 2020

IDN Times/Arief Rahmat

Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar RUU HIP juga dicabut dari Prolegnas 2020. PKS juga meminta penjelasan Menkumham agar aspirasi masyarakat tentang penolakan RUU HIP bisa terjawab.

“Bapak pimpinan Baleg mohon catatan kami ini dijadikan catatan kesimpulan, sehingga nanti kita proses ke tingkat lebih lanjut bahwa PKS minta RUU HIP ini di-drop dalam Prolegnas Proritas 2020,” kata Anggota Baleg Fraksi PKS Mulyanto dalam rapat yang disiarkan secara virtual di TVR Parlemen, Kamis (2/7).

2. Pencabutan RUU HIP harus menyurati pimpinan DPR atau Bamus

IDN Times/Irfan Fathurohman

Menanggapi hal tersebut, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyarankan agar Fraksi PKS atau fraksi lainnya yang ingin mencabut RUU HIP, agar menyurati pimpinan DPR atau Badan Musyawarah (Bamus) DPR terlebih dahulu, sesuai tata tertib DPR Pasal 23 Tahun 2020.

“Demikian lain halnya kalau kemudian ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, itu lain lagi. Tapi kan ini minta ditarik, kita di Baleg tidak ada kewenangan, itu yang problem. Kalau kami masukan dalam kesimpulan, itu kami melangar peraturan DPR. Ini bukan soal setuju atau tidak dengan substansinya (RUU HIP) tetapi mekanisme di internal kita,” ujar dia.

3. RUU HIP sudah diparipurnakan, karena itu harus menempuh mekanisme DPR untuk dicabut

Rapat Paripurna DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara, Menkumham menyebutkan, sampai saat ini pemerintah masih mengkaji opsi untuk merespons RUU HIP yang diusulkan DPR RI. Menurut dia, pemerintah memiliki waktu 60 hari setelah RUU HIP sampai di presiden.

“Mengenai mekanisme tentang DPR, kami serahkan kepada teman-teman DPR, karena memang itulah yang terjadi. Tentunya, Baleg juga punya kewenangan untuk melakukan itu, karena itu (RUU HIP) sudah merupakan hasil rapat paripurna, bahkan sudah dikirim kepada pemerintah. Saya kira kita menghargai mekanisme-mekanisme seperti itu,” ujar Yasonna.

Baca Juga: Baleg DPR dan Pemerintah Sepakat Cabut RUU PKS dari Prolegnas 2020

Topik:
prolegnas 2020
ruu pks
ruu hip
haluan ideologi pancasila
DPR RI
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Arab Saudi Teken Traktat Persahabatan dengan ASEAN

Bupati Kabupaten Muna Tersangka dan Dicegah KPK ke Luar Negeri

Ada Wacana Pertemuan LGBT, KSP: Perhatikan Nilai Hidup di Masyarakat

Dewan Pakar Golkar Minta Airlangga Umumkan Cawapres Agustus

Jokowi Belum Tegaskan Dukung ke Capres, Relawan Terbelah

Fahri Hamzah Nilai Prabowo Akan Menang Mudah di 2024

Sudan Tolak Pembicaraan Damai di Ethiopia

CISDI Kecam Pengesahan RUU Kesehatan karena Dinilai Tidak Transparan

Kemenko Polhukam Temukan Dugaan TPPU dalam Kisruh Ponpes Al Zaytun

KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi Andhi Pramono saat Geledah di Batam