Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akhirnya resmi dicabut bersama 15 RUU lainnya, dari RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 DPR RI.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV tahun sidang 2019-2020, Kamis (16/7/2020). Rapat dihadiri 96 anggota dewan secara fisik dan 226 secara virtual.
“Apakah laporan Badan Legislasi terhadap evaluasi RUU Prolegnas 2020 dapat disetujui?” tanya Pimpinan Rapat Paripurna Sufmi Dasco Ahmad, yang disiarkan langsung TVR Parlemen, Kamis (16/7/2020).
“Setuju,” jawab anggota dewan.
Baca Juga: Penggantian RUU HIP ke RUU BPIP Siap Dibahas Lagi, Kamu Punya Saran?
1. Sebanyak 16 RUU dicabut karena keterbatasan akibat situasi pandemik COVID-19
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas memaparkan daftar RUU yang dicabut dari RUU Prolegnas Prioritas 2020. Alasan pencabutan karena waktu 2020 akan segera berakhir dan masih dalam kondisi pandemik COVID-19 yang tak memungkinkan mengejar pembahasan semua RUU.
“Terhadap RUU Prolegnas Prioritas 2020 tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan evaluasi kembali,” kata Supratman.
2. Daftar 16 RUU yang telah dicabut dari RUU Prolegnas Prioritas 2020
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi) Berikut daftar RUU yang dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)
14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional.
Penambahan RUU Prolegnas 2020 yang diusulkan Komisi III bersama pemerintah:
1. RUU tentang Jabatan Hakim
2. RUU tentang Kejaksaan
3. RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mengganti RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020:
1. Baleg mengganti RUU Penyadapan dengan RUU BI
2. Pemerintah mengganti RUU Keamanan Laut dengan RUU Landas Kontinen Indonesia.
Baca Juga: RUU HIP Diganti Jadi RUU BPIP, DPR: Sudah Tak Ada Pasal Kontroversial
