Sidang Putusan Pemblokiran Internet Papua Diretas, Banyak Gambar Porno

2. Pemblokiran internet di Papua dinilai melanggar HAM dan kebebasan pers

Buntut pemblokiran internet ini, sejumlah lembaga seperti South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), KontraS, Elsam, dan ICJR menggugat Jokowi ke PTUN.

Penggugat menuntut pengujian tindakan dari Presiden dan Kemenkominfo atas kebijakan pemblokiran internet. Kuasa Hukum SAFEnet dan AJI, Ade Wahyudin mengatakan, pembatasan internet di Papua dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dari pemerintah dan hanya diumumkan lewat siaran pers.

Presiden dan Kominfo saat itu, lanjut Ade, tidak menjelaskan sampai kapan internet diblokir. Akibatnya, selain masyarakat Papua yang dirugikan, jurnalis juga terkena imbasnya.

Pemblokiran internet ini dianggap melanggar kebebasan pers seperti yang tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.