TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Anies Larang Syaratkan Wajib Vaksin COVID-19 untuk Ambil Bansos

"Tidak boleh, itu melanggar"

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi inspektur Apel Patroli Skala Besar Gabungan pada Minggu (13/6/2021) malam (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masyarakat yang hendak mendapat bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta tidak harus sudah divaksinasi COVID-19. Ia melarang syarat vaksinasi diterapkan pada kegiatan yang bersifat kemanusiaan.

"Tidak ada (syarat vaksin untuk ambil bansos), semua kegiatan yang siftanya kemanusiaan, bantuan, gak boleh disambungkan dengan persyaratan itu, gak boleh," ujar Anies saat meninjau pelaksaan vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan di RUSD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga: Anies Buat Aturan Baru, Pengunjung Mal Jakarta Wajib Vaksin COVID-19

1. Kalau menganjurkan penerima bansos agar vaksinasi boleh

Jakarta selenggarakan vaksin anak usia 12-17 tahun di SMAN 20, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (1/7/2021). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan bantuan untuk menyambung hidup tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal apa pun juga. Namun, jika menganjurkan agar penerima bansos melakukan vaksinasi COVID-19 boleh dilakukan.

"Tidak boleh, itu melanggar, kalau pembagian bantuan sosial tidak boleh. Kalau (bansos) dibagi, kemudian (penerima) dianjurkan vaksin, nah itu boleh. Tapi kalau dibagi dengan syarat sudah vaksin itu gak boleh," kata dia.

2. Kelurahan Utan Panjang berlakukan kebijakan wajib vaksin untuk ambil BPNT

Ilustrasi bansos dari pemerintah (Dok. IDN Times)

Dilansir ANTARA, Kelurahan Utan Panjang, Jakarta Pusat, memberlakukan kebijakan pengambilan Bantuan Sosial Non-Tunai (BPNT) hanya untuk warga yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19.

Lurah Utan Panjang, Amadeo, menjelaskan banyak warga di wilayahnya yang belum divaksinasi, dan hingga Kamis (29/7/2021) warga yang divaksin baru mencapai 52 persen. Pihaknya sengaja menerapkan kebijakan ini dan melarang warga yang belum divaksi untuk mengambil BPNT.

"Bukan untuk mempersulit, kita hanya mendorong supaya vaksinasi ini bisa dipercepat," ujarnya.

Menurutnya, cara ini terbilang efektif karena banyak warga yang akhirnya mau divaksinasi.

Baca Juga: Vaksin COVID-19 Syarat Aktivitas di DKI, Kecuali Bagi Orang-Orang Ini

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya