Catatan Kejanggalan KontraS dalam Proses Peradilan Kasus Paniai

2. Sorotan pengadilan HAM Paniai yang dilakukan di Makassar

KontraS melakukan pemantauan yang dibagi ke dalam beberapa proses peradilan Paniai 2014 ini.

Mulai dari sebelum sidang, yakni ketika pemerintah tidak membentuk pengadilan HAM di Papua tempat perkara terjadi. Pemerintah malah menggelar pengadilan tersebut di Makassar.

Kemudian, minimnya keter;ibatan korban dan saksi sipil sejak penyidikan berlangsung hingga adanya dugaan intimidasi aparat kemanan pada mahasiswa Paniai di Makassar sebelum sidang berlangsung.

3. Perbedaan kronologis antara dakwaan JPU dan penyelidikan Komnas HAM

Sementara dalam masa sidang, KontraS juga melihat ada isu keamanan, yakni pengamanan bagi hakim dan saksi dinilai tidak siap. Kemudian adanya perbedaan kronologis dan tindakan antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Hal lain yang menjadi perhatian KontraS adalah kelemahan dakwaan dan pembuktian JPU. Dakwaan JPU hanya menggambarkan tipe kasus represi aparat terhadap protes masyarakat dan penggunaan kekuatan berlebihan dari aparat.

Perbedaan narasi dakwaan dan pembuktian JPU bila dibandingkan dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, menggambarkan bahwa peristiwa Paniai 2014 terjadi karena masyarakat yang melakukan protes bersikap anarkis.

Hal itu membuat aparat TNI dan Polri di lokasi saat itu hanya bereaksi merespons tindakan anarkis massa, namun sama sekali tidak ada kaitannya dengan operasi yang dilakukan oleh Polri atau TNI.