TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Fakta Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Kepala Dinas P3A di Maluku

Dilakukan kepada pegawai sebanyak tiga kali

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Mardya Shakti)
Verified
Lia Hutasoit

Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadis DP3A) di Maluku berinsial DK, diduga melakukan kekerasan seksual pada pegawainya.

Dari informasi yang didapatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), saat ini kasus tersebut telah ditangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengecam keras kasus ini dan berkomitmen akan mengawal kasusnya.

“Jajaran KemenPPPA berkomitmen untuk mengawal kasus tersebut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Dinas PPPA Provinsi Maluku dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat, yang secara fungsional memiliki tugas yang sama dengan KemenPPPA dalam melakukan pelayanan, khususnya penjangkauan korban serta pendampingan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan hukum,” ujar Bintang dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023)

1. Sudah dapat saksi administrasi

ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Dilansir ANTARA, Sekda Maluku Saladi de mengatakan, pemeriksaan Kadis PPPA berinisial DK merupakan tindak lanjut dari laporan yang ada. Polisi juga telah memberi atensi kasus ini dan lakukan penyelidikan.

DK juga akan mendapat sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan lewat Tim Pengakan Disiplin TPD Pemprov Maluku.

“Sanksinya tetap ada tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Namun sanksi administrasi tetap akan dilakukan," kata Sadali.

Pegawai DP3A diduga telah mengalami pelecehan dari Kadisnya sendiri sejak Juli 2023. Total, dia disebut sudah mengalami tiga kali pelecehan.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Seksual Tinggi, DP3A Makassar Dorong Penerapan UU TPKS

2. Masuk kategori kriminalitas dan kejahatan paling serius atau graviora delicta

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga saat melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo (dok. KemenPPPA)

Dia mengatakan KemenPPPA tak akan memberi toleransi sekecil apapun pada tindak kekerasan seksual. Selain itu, pihaknya telah meminta Pemerintah Daerah Maluku untuk terus mengawasi dan menginvestigasi dugaan kasus tersebut.

Pola dalam kasus ini sudah termasuk dalam kategori kriminalitas dan kejahatan paling serius atau graviora delicta yang harus segera ditangani.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Tindak pidana kekerasan seksual ini bukan hanya adanya relasi kuasa, tetapi karena yang melakukan kejahatan ini adalah seseorang yang memiliki profesi terhormat yang harusnya melindungi bukan sebaliknya dan hal ini bertentangan dengan UU TPKS,” kata dia.\

3. Dorong polisi gunakan UU TPKS pasal 5 atau 6

Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU TPKS pada Selasa (12/4/2022). (dok. KemenPPPA)

Bintang pun mendorong polisi mengawal kasus ini agar korban mendapatkan hak atas keadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menilai korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu pada Pasal 5 apabila kekerasan seksual non-fisik atau Pasal 6 apabila kekerasan fisik,” katanya.

Dalam Pasal 5 dijelaskan sanksi penjara maksimal adalah sembilan bulan dengan denda Rp10 juta. Sedangkan, pada Pasal 6 pidana penjara yang diberikan mulai dari empat hingga 10 tahun, dengan denda dari Rp50 hingga Rp300 juta.

Baca Juga: KemenPPPA Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Jember

Topik:
kekerasan seksual
ASN
kemen PPPA
Update me
Topik Populer:
Haji 2024
Thailand Open 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono Meninggal

Ukraina Buka Opsi Jalur Lain untuk Ekspor Biji-Bijian

Dokter Sebut David Tak Bisa Pulih 100 Persen usai Dianiaya Mario Dandy

Sudah Dapat Kuota dari Saudi, Kemenag Pastikan Haji 2024 Lebih Baik 

Restorasi Terumbu Karang, Kunci Masa Depan Masyarakat Pesisir

Sandiaga Uno Ajak Ganjar dan Prabowo Tamasya ke Danau Toba

Pilot India Dihajar Massa Gegara Siksa Pembantu di Bawah Umur

Dokter yang Rawat David Ozora Bersaksi di Sidang Mario Dandy

BPIP dan UP Komitmen Gaungkan ‘Pancasila dari Indonesia untuk Dunia’

Kematian Jemaah Haji 2023 Paling Tinggi, Kemenag Analisis Penyebabnya