Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Perempuan Suarakan UU TPKS

2. Desakan segera rumuskan aturan turunan UU TPKS

Usai 12 tahun UU TPKS akhirnya disahkan jadi payung hukum tangani kekerasan seksual di negara ini. UU TPKS telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Mei 2022. Namun, belum selesai, UU TPKS masih menyisakan tugas yakni pembentukan 10 peraturan turunan pelaksana berupa lima Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (PerPres).

Dalam rangka kampanye internasional hari anti kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menyerukan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk segera implementasi Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) termasuk perumusan aturan turunan dan pelaksanaan sosialisasi secara meluas.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012-2021 menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Sementara dalam periode Januari hingga November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas dan 899 kasus di ranah personal.