KemenPPPA: Susunan Peraturan Pelaksana UU TPKS Jadi 3 PP dan 4 Perpres

2. Simplifikasi jadi tiga PP dan empat Perpres

Ratna mengungkapkan, Pemerintah sepakat melakukan simplifikasi peraturan pelaksana UU TPKS jadi tiga PP dan empat Perpres yang diprakarsai oleh KemenPPPA dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai berikut:

1. RPP tentang Dana Bantuan Korban TPKS (Kemenkumham);
2. RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS (KemenPPPA);
3. RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS (KemenPPPA);
4. RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (KemenPPPA);
5. RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (Kemenkumham);
6. RPerpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); dan
7. RPerpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS (KemenPPPA).

“Sepanjang tahun 2022, kami juga telah menyusun draft RPerpres tentang UPTD PPA dan Kemenkumham sudah menyiapkan RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Pemerintah juga telah melakukan proses percepatan melalui izin prakarsa kepada Presiden RI, tetapi dengan pertimbangan yang cermat disepakati bahwa semua proses pembahasan atas amanat UU TPKS akan dilakukan pada 2023 melalui program penyusunan (progsun),” katanya.