KSP Bakal Inisiasi Pembentukan Gugus Tugas RUU PPRT 

2. KSP klaim sudah respons perkembangan RUU PPRT

Moeldoko mengatakan, pembahasan dan pengesahan sebuah RUU seringkali harus melewati jalan panjang. Selain itu, hasilnya pun terkadang tidak selalu searah dengan harapan masyarakat.

Untuk itu, dia menyebut, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas kalangan secara terus menerus. Dia memastikan Kantor Staf Presiden sudah merespons perkembangan isu RUU PPRT.

3. Keberadaan PPRT lebih dari 4 juta orang

KSP juga sudah membuka komunikasi dengan masyarakat sipil dan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

“KSP memberikan perhatian serius terhadap isu RUU PPRT. Sebab, keberadaan PRT dengan jumlah lebih dari 4 juta orang menjadi sangat signifikan untuk mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat,” kata Moeldoko.

“Negara hadir untuk melindungi PRT, dan sudah saatnya Indonesia punya UU PPRT sebagai payung hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga,” lanjut dia.