LBH Jakarta Siap Gugat Kominfo soal PSE
Pos pengaduan terima 213 aduan soal pemblokiran PSE
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta resmi menutup Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom yang diperuntukan bagi masyarakat yang dirugikan akibat sejumlah pemblokiran sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang termuat dalam aturan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.
“Total terdapat 213 pengaduan masuk masyarakat yang masuk selama tujuh hari Pos Pengaduan dibuka terhitung sejak 30 Juli 2022. Pengaduan masuk paling banyak pada 31 Juli 2022 (75 pengaduan) dan 1 Agustus 2022 (62 pengaduan),” tulis LBH Jakarta dalam keterangannya, Senin (8/8/2022).
Baca Juga: 5.419 PSE Sudah Daftar ke Kominfo, 7 PSE Ini Diblokir
1. Ada 211 individu dan dua perusahaan adukan PSE ke LBH Jakarta
Dari 213 pengaduan, sebanyak 211 individu dan dua perusahaan dengan bidang pekerjaan beragam, mulai dari yang terbanyak adalah freelancer (48 persen), karyawan swasta (14 persen), developer (12 persen), mahasiswa atau pelajar (12 persen) hingga lainnya seperti dosen, musisi dan entrepreneur.
“Dari 213 pengaduan masuk tersebut, 194 pengadu menjelaskan permasalahan dampak kebijakan, Sedangkan 18 sisanya berupa dukungan, protes kebijakan hingga pertanyaan hukum. Hanya 62 Pengadu yang melampirkan bukti kerugian di mana total kerugian diestimasikan mencapai Rp1.556.840.000 (Rp1,5 miliar). Adapun masalah yang paling banyak diadukan terkait dampak pemblokiran Paypal yang mencapai 64 persen,” ujar LBH Jakarta.
Baca Juga: Sudah Daftar PSE, 15 Situs Judi Online Berkedok Game Diblokir Kominfo