Polemik Larangan Jilbab Bagi Pramugari, Garuda: Kami Terus Diskusi

2. Kemen PPPA sebut harus ada komunikasi soal aturan

Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merasa dugaan larangan pemakaian jilbab bagi pramugari berkenaan dengan aturan internal tiap maskapai. Oleh karena itu, harus dilihat terlebih dahulu terkait hal tersebut, apakah ada perjanjian sebelum melakukan tanda tangan kontrak antara pemberi dan penerima kerja.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati, menjelaskan, setiap perusahaan mempunyai aturan internal sendiri dan sebaiknya tidak mengganggu pekerjaan tersebut.

"Ketika diberikan aturan oleh perusahaan tempat bekerja, ditanyakan ke yang bersangkutan sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya. Jangan sampai ganggu pekerjaannya, kemudian menyulitkan profesionalismenya. Itu yang harus menjadi acuan," kata Ratna saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

Menurut dia, maskapai seharusnya terbuka dan meminimalisir adanya konflik saat pramugari mulai bekerja karena baru tahu adanya larangan penggunaan jilbab.

"Harus ada komunikasi di awal aturannya seperti apa, jadi enak. Perusahaan juga ada argumennya. Jangan setelah kontrak kerja, terjadi persoalan hubungan industrial ini antara pekerja dan pemberi kerja," kata dia.

Kuncinya, ujar Ratna, apakah aturan yang ada tidak mengganggu kerja dan apakah sudah termaktub dalam aturan. Oleh karena itu, perempuan berjilab yang akan menjadi pramugari pun harus bisa menelisik aturan yang ada dengan menetapkan sikap tegas sebelum tanda tangan kontrak.

"Pada prinsipnya, kalau yang sifatnya privasi itu harusnya diserahkan pada kenyamanannya, kalau kita prinsipnya itu," kata dia.

3. Wapres sebut aturan larangan jilbab aneh

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin juga mengungkapkan atensinya soal pelarangan jilbab yang terjadi di maskapai penerbangan, khususnya bagi pramugari.

Dia akan memastikan, apakah benar aturan larangan berjilbab bagi pramugari itu benar ada atau tidak.

"Jadi kalau ada larangan berjilbab, agak aneh, barangkali. Saya gak cek, perlu diteliti itu," kata Ma'ruf dalam keterangannya, seperti dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Senin (6/2/2023).

Ma'ruf mengaku, aturan seperti ini aneh karena kini di TNI-Polri atau perguruan tinggi lainnya tak ada pelarangan memakai jilbab. Oleh karena itu, dia pun akan mengecek soal kejadian ini.

"Sampai sekarang ini gak ada larangan berjilbab, itu gak ada. Bukan lagi di polisi, di tentara, juga sudah orang berjilbab dan di mana-mana, perguruan tinggi, di mana-mana," ujarnya.