Resmi! MA Tolak Gugatan Judicial Review Permendikbudristek PPKS

2. Kemendikbud bersyukur atas penolakan ini

Sementara, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Ristek, Chatarina Muliana Girsang, mengatakan jika Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. 

“Kita (pemerintah) bersyukur, berdasarkan info yang termuat pada website kepaniteraan MA yang kami terima, bahwa MA telah menolak permohonan hak uji materiil (judicial review) terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Saat ini kami menunggu rilis putusan dimaksud dari MA,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin (18/4/2022).

3. Jadi upaya pencegahan kekerasan seksual

Dia menjelaskan, Permendikbud Ristek adalah upaya pencegahan kekerasan seksual dan upaya penguatan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. 

Hadirnya terobosan peraturan ini, kata Chatarine, juga dimaksudkan agar terwujud lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri.

“Lahirnya Permendikbudristek ini adalah momentum untuk menyatukan langkah kita untuk melindungi warga pendidikan tinggi dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan. Saya mewakili Kemendikbudristek menyampaikan banyak terima kasih kepada sivitas akademika se-Indonesia serta berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung melalui gerakan maupun amicus curiae agar Permendikbudristek PPKS tidak dibatalkan,” kata Chatarina.