UU TPKS Sah, Layanan UPTD PPA dan Kepolisian Perlu Ditingkatkan
Sebagai cara atasi kekerasan seksual di daerah tertinggal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah sah dan tinggal menunggu bagaimana implementasinya di daerah-daerah tertinggal.
Wahana Visi Indonesia (WVI) meminta pemerintah meningkatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dan layanan kepolisian yang berperspektif anak di daerah tertinggal perlu menjadi agenda prioritas.
Child Protection Team Leader WVI, Emmy Lucy Smith, mendorong pemerintah mewujudkan layanan kepolisian yang berperspektif anak. Menurutnya, kedua elemen tersebut merupakan ujung tombak dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di daerah tertinggal.
“Kami berharap pemerintah melakukan langkah konkret seperti contohnya dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di daerah tertinggal," kata dia dalam agenda 'Bagaimana Implementasi UU TPKS di Daerah Tertinggal' yang diselenggarakan Wahana Visi Indonesia (WVI), Jumat (13/5/2022).
"Kami juga berharap keterlibatan masyarakat untuk mengawal implementasi UU TPKS ini agar setiap anak Indonesia mendapatkan hak perlindungan yang setara dan menyeluruh,” tambah dia.
Baca Juga: Kronologi Hotman Paris Dituduh Pelecehan Seksual oleh Mantan Aspri
1. Minimnya kasus kekerasan seksual yang ditindaklanjuti kepolisian
Berdasarkan laporan WVI tahun 2021, tercatat dari sekitar 72 kasus kekerasan seksual hanya 13 kasus yang berhasil ditindaklanjuti kepolisian, dan hanya 14 korban yang mendapatkan layanan psikososial.
Adapun jenis kekerasan seksual terbanyak adalah pencabulan sebanyak 20 kasus, perkawinan paksa 15 kasus, dan pemerkosaan 13 kasus.
WVI memperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi, namun belum terungkap dikarenakan korban tidak berani melapor.
Berdasarkan pengamatan, minimnya pelaporan oleh korban tersebut disebabkan oleh minimnya akses korban ke pelayanan publik karena lokasi yang terpencil, keterbatasan sumber daya lembaga pemerintah, dan relasi kuasa di mana pelaku umumnya adalah orang terdekat korban.
Editor’s picks
Baca Juga: Cerita Penyintas, Kabur dari Percobaan Kekerasan Seksual di Surabaya