Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Perludem: Itu Kemunduran Demokrasi!

2. Harusnya respons Mendagri dan parpol lebih komprehensif

Bagi Fadli, respons dari elite politik
dan Kemendagri tentang evaluasi Pilkada dapat lebih komprehensif dan menyentuh pokok masalahnya.

"Jika fokusnya biaya politik yang tinggi, harus betul-betul diklasifikasikan secara benar, pada komponen apakah calon kepala daerah mengeluarkan biaya terbesar," kata dia.

3. Mahar politik yang harusnya jadi bahan evaluasi

Dirinya berasumsi bahwa pengeluaran uang yang besar dari kepala daerah bisa saja digunakan untuk kegiatan yang harusnya tidak dilakukan di Pilkada, seperti mahar politik atau tiket pencalonan, yang merupakan akibat dari kelemahan sistem penegakan hukum

"Bakal calon kepala daerah pun kebanyakan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah," kata Fadli.

Harusnya, menurut Fadli, momen tersebut yang jadi ajang evaluasi Pilkada yakni fokus kepada masalah mahar politik.