Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pengelolaan sampah di Indonesia dirasa masih belum baik. Dibutuhkan aturan yang tegas, kesadaran masyarakat yang tinggi, dan sinergi dengan daerah lain agar sampah di ibu kota dapat teratasi.
Baca juga: Ini Rupa-Rupa Warga Ingatkan Pembuang Sampah Sembarangan, Diancam Putus!
1. Urusan sampah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo
IDN Times/Ardiansyah Fajar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa urusan pengelolaan sampah menjadi perhatian pemerintah pusat di tahun 2018 ini.
"Urusan sampah ini sudah dua kali dibahas dalam rapat terbatas kabinet. Di mana Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus pada masalah sampah. Intinya masalah sampah kalau tidak dikerjakan secara serius, ini akan mengganggu seluruh aspek yang ada," ujar Tjahjo di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).
2. Apresiasi Makassar yang bikin bank sampah
ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah Dalam hal pengelolaan sampah, Tjahjo memberikan apresiasi kepada Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Menurutnya, Kota Makassar telah melakukan sinergi dengan elemen masyarakat lain dalam pengelolaan sampah.
"Saya juga mau sampaikan apresiasi kepada Kota Madya Makassar yang ada bank sampahnya, ada gerakan sampah sampai ke lingkungan RT," ucapnya.
Tjahjo mengatakan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tapi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerhati masalah lingkungan.
4. Fokus studi banding dengan negara lain
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
IDN Times/Linda Juliawanti Tjahjo juga mengatakan agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik, daerah di Indonesia perlu belajar dari negara lain yang terbukti mampu mengurangi sampah.
Namun, Tjahjo menyayangkan selama ini yang pergi melakukan studi banding bukan bagian lingkungan hidup, sehingga yang terjadi tidaklah fokus
"Saya banyak dapat surat izin kepala daerah untuk studi banding ke negara yg menyoroti masalah lingkungan dan sampah. Tapi mohon maaf dalam rombongan kunjungan kerja, tidak pernah ada kepala dinas yang urusan lingkungan dan sampah, justru yang diajak ya PU (pekerjaan umum), bagian keuangan, ya keluarganya termasuk DPRD-nya," tuturnya
"Saya mohonkan kami akan tegas. Butuh izin kunjungan kerja kepala daerah, DPRD ya banyak masalah pariwisata dan kepala dinas harus diajak. Saya kira ini harus fokus," lanjutnya.
Baca juga: Eva Bachtiar, Pahlawan Sampah Makanan di Surabaya
