Polemik Pesawat Kepresidenan untuk Kampanye, Ini Jawaban Bawaslu

2. Tunggu peraturan pemerintah

Afifuddin menjelaskan Bawaslu tak bisa mengklasifikasikan apakah pesawat kepresidenan termasuk fasilitas keamanan atau tidak. Sebab, Bawaslu masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut. 

"Tergantung PP yang mengaturnya kan kami harus melakukan pekerjaan sesuai yang diatur. Apa saja yang dimaksud dengan fasilitas yang melekat kepada petahana, mengenai boleh tidaknya fasilitas tersebut, dikembalikan terhadap bagaimana pemerintah. Nah kami sedang menunggu soal PP itu," ungkapnya.

3. Pesawat kepresidenan baru muncul di zaman SBY

Lebih lanjut Afifuddin mengatakan pesawat kepresidenan merupakan hal yang baru muncul di era pemerintahan sebelumnya, sehingga tak bisa memutuskan saat ini juga.

"Kalau dulu kan PP-nya cuma sampai mobil aja, karena pesawat baru ada di akhir masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Kalau kita melakukan tindakan yang belum ada pijakannya nanti tidak dibenarkan, kan," tuturnya.

"Kalau pun itu melekat itu harus dipastikan hanya dipakai oleh presidennya, tidak boleh ada pihak lain yang sebenarnya gak  boleh pakai fasilitas negara," lanjutnya.