LAKPESDAM PBNU Minta Jokowi Batalkan Tes Wawasan Kebangsaan KPK
Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan disebut melanggar HAM
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta presiden Joko "Jokowi" Widodo membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan yang diberlakukan KPK bagi pegawainya sebagai syarat peralihan jadi Aparatur Sipil Negara.
Menurut LAKPESDAM-PBNU, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sudah diikuti 1.351 pegawai KPK menunjukkan hal aneh, lucu, seksis, rasis, diskriminatif, bahkan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.
"Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK," tulis LAKPESDAM-PBNU dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua LAKPESDAM-PBNU, Rumadi Ahmad.
"Karena pelaksanaan TWK cacat etik-moral dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945," demikian lanjutan isi siaran pers yang diunggah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di akun Twitternya, @febridiansyah, Sabtu (8/5/2021).
Baca Juga: Pejabat KPK Benarkan Novel Baswedan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
1. Diduga TWK digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK
Dalam siaran persnya, LAKPESDAM-PBNU mengatakan, mencermati cerita-cerita dari pegawai KPK yang sudah diwawancarai terkait cara, materi, dan durasi waktu wawancara yang berbeda-beda. Diduga ada kesengajaan untuk menargetkan pegawai KPK yang diwawancarai.
"TWK akhirnya tampak digunakan untuk mengeluarkan dan menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berseberangan dengan penguasa dan mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan korupsi yang ditangani KPK," tulis LAKPESDAM-PBNU.
"Jika ini terjadi, maka ini adalah ancaman yang sangat serius terhadap pelemahan dan pelumpuhan KPK, yang justru dilakukan oleh pihak internal KPK dan pemerintah sendiri," lanjut LAKPESDAM-PBNU lagi.
Baca Juga: Busyro Muqqodas: Tidak ada Taliban di KPK, Itu Hoaks Buzzer!