TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pengamat: Indonesia Gak Menyongsong New Normal, tapi New Backward!

"Ini bukan normal baru, ini seperti kemunduran yang baru!"

Ilustrasi PSBB. IDN Times/Debbie Sutrisno

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia mencanangkan akan memberlakukan new normal atau normal baru. Beberapa daerah di Indonesia yang tengah menjalani PSBB juga akan segera melonggarkan aturannya.

Sejumlah pengamat menyampaikan kritik terhadap pemerintah mengenai pemberlakuan konsep new normal.

"Kalau di awal atau mungkin sampai sekarang juga, pemerintah itu kurang begitu mendengarkan ahli epidemiologi," kata Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Lapor COVID 19, Sabtu (30/5).

Baca Juga: Anies Dinilai Tak Tegas saat PSBB, Aturan New Normal Perlu Diperketat

1. Aturan top-down tak tunjukan upaya pemerintah rangkul masyarakat

unsplash.com/David Anderson

Sebenarnya Kementerian Desa telah mengeluarkan panduan Desa Siaga COVID-19. DKI Jakarta juga mengeluarkan RT/RW Siaga COVID. Hal-hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Namun, menurut Elisa hal ini sifatnya hanya top down semata.

"Saya gak melihat ada upaya pemerintah kota di tataran daerah berusaha masuk ke tokoh-tokoh sosial untuk menjadikan komunikasikan mengenai masalah ini terjadi dan bagaimana caranya mengontrol dan mengajak masyarakat bersama," kata Elisa.

Beberapa daerah menurut dia seperti di Penjaringan, Jakarta, masyarakat justru tampak mengabaikan semua anjuran pemerintah termasuk penggunaan masker atau larangan berkegiatan sosial.

2. Indonesia justru menyongsong era kemunduran baru

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (15/5/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurut Elisa, masyarakat Indonesia saat ini bukan menuju ke era new normal tapi menyongsong era kemunduran baru.

"Era kemunduran yang baru. Jadi bukannya normal, jadi kayak new backward aja," kata Elisa

Elisa mengkritisi pemerintah saat ini sering kali mengesampingkan kepentingan atau unsur sosial dan unsur epidemiologi karena mengutamakan unsur ekonomi. Ini dirasa Elisa menjadi masalah.

Epidemiolog muda UNPAD, Panji Hadisoemarto, mengatakan indikator-indikator yang disampaikan WHO sudah cukup baik dan perlu diikuti sebelum penerapan new normal dilaksanakan.

"Data kita banyak kekurangannya. Sehingga tidak bisa kita hanya melihat satu angka saja kemudian kita jadikan patokan," kata Panji dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga: Bila Indonesia Tetap Lakukan New Normal, Ini Skenario Dampak Terburuk

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya