Anies Dinilai Tak Tegas saat PSBB, Aturan New Normal Perlu Diperketat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pemantauan akses masuk ke Jakarta (Dok. Humas DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat protokol kesehatan ketika ibu kota sudah memasuki masa new normal atau kenormalan baru. Sebab selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Anies dinilai tidak tegas.
"Sepengamatan saya ketika PSBB dibuat, penegakkannya gak tegas. Dia hanya membuat pernyataan, kemudian denda sekian," ujarnya pada Selasa (2/6).
1. Perlu dibuat aturan dan sanksi untuk kenormalan baru
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pemantauan akses masuk ke Jakarta (Dok. Humas DKI Jakarta)Jhonny menyarankan Anies dan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendekatan humanis persuasif mengajak masyarakat perlu dan membuat aturan berisi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat kenormalan baru.
"Perlu ada sanksi, karena kalau enggak ada sanksi repot juga kita. Ada sanksi saja dilanggar," ujarnya.
2. Tak setuju PSBB kembali diperpanjang
Editor’s picks
Ilustrasi PSBB. IDN Times/Mia AmaliaPolitikus PDI Perjuangan itu tak setuju apabila Pemprov DKI Jakarta nantinya kembali memperpanjang PSBB. Sebab, sudah banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 dan PSBB.
"Bukan kita menyepelekan kesehatan ya. Tapi kalau orang sudah lapar pasti gampang marah, kalau sudah gampang marah akan ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan momentum dengan hal negatif," ujarnya.
3. Tak lagi perpanjang PSBB dinilai juga membantu perekonomian DKI Jakarta
Ilustrasi pedagang. IDN Times/Dini SuciatiningrumJhonny menilai tak lagi memperpanjang PSBB akan berdampak bagi perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Sebab, APBD DKI Jakarta diproyeksikan anjlok 53 persen akibat virus corona.
"Sekarang persoalan ekonomi sudah mendesak. Pemprov DKI cash flow kesulitan. Artinya, kita harus bersiap untuk pelonggaran PSBB untuk mengantisipasi persoalan ekonomi," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Evaluasi Perbandingan Daerah Non-PSBB dan PSBB
Topik:
Berita Terkini Lainnya
