Uji Kesungguhan Jokowi Tangani Kasus Munir, KontraS Usulkan 5 Langkah

2. Panggil yang menghilangkan dokumen negara

Dokumen negara terkait hasil temuan TPF Munir disebut-sebut hilang. Namun menurut Yati bagi dirinya dan aktivis pendukung Munir, dokumen tersebut dihilangkan.

"Kalau Jokowi berani ambil tindakan maka siapa pun institusi di negara ini yang menghilangkan dokumen itu, panggil. Cek siapa mereka, di mana mereka," kata Yati.

"Kalau Jokowi berani melakukan itu maka turning point kita akan sangat positif untuk bisa mengungkap kasus ini," lanjut dia.

3. Jokowi dapat perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk tindak lanjuti temuan TPF

Yati juga mengatakan, sebagai atasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung, Jokowi dapat memanggil keduanya dan memerintahkan keduanya untuk menindaklanjuti temuan yang sudah didapatkan oleh TPF.

"Itu bukan sesuatu yang di luar hukum, itu bukan sesuatu yang tidak relevan itu sesuatu yang sangat mungkin secara politis dan secara hukum dilakukan oleh Pak Jokowi," kata Yati.

Hingga kini, menurut Yati, inisiatif-inisiatif sejenis itu belum tampak dalam satu periode pemerintahan Jokowi.

4. Ombudsman dapat turut membantu

Ombudsman menurut Yati dapat menjadi sangat penting mengambil peran untuk penyelesaian kasus Munir. Utamanya terkait dengan dokumen TPF Munir yang menurut KontraS dihilangkan.

"Ini merupakan mal-administrasi. Sebuah akses publik hak publik yang dihilangkan," kata yati. "Ombudsman bisa memotret ini, kok bisa ya negara kita ini menghilangkan sebuah dokumen dan dengan enaknya bilang karena dokumennya tidak ada maka kami tidak perlu mengumumkan," lanjut dia.