Apeksi Dukung BPJamsostek Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non-ASN 

1. Inpres Nomor 2 Tahun 2021 instruksikan seluruh kepala daerah pastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja

Sebagaimana diketahui, Inpres Nomor 2 Tahun 2021 menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan non-ASN.

Inpres tersebut juga ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, jaksa agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Selain itu, Bima juga mengatakan bahwa dirinya bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholders agar pola jaminan sosial ketenagakerjaan bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk menyosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja. 

Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja rentan, Bima mengaku sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun peraturan daerah (perda). 

“Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun perda karena sudah ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” tegas Bima.