TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pansus Papua DPD Dorong Kejagung Tegakkan Hukum dan HAM di Papua  

Hukum dan HAM jadi masalah yang berlarut di Papua

IDN Times/DPD RI

Jakarta, IDN Times - Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membahas isu-isu terkait penyelesaian HAM di Papua. RDP tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Komite III, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaan Agung untuk mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang melibatkan oknum aparat dengan proses hukum yang seadil-adilnya. 

“Rapat kerja kali ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh perspektif pemerintah dalam hal ini Kejagung terhadap persoalan-persoalan hukum dan HAM yang selama ini menjadi akar masalah berlarut-berlarutnya permasalahan di Tanah Papua,” kata Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma.

1. Ketua Pansus DPD meminta kepada Kejagung untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus Mispo Dwijangge

IDN Times/DPD RI

Filep Wamafma juga meminta kepada Kejagung untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus Mispo Dwijangge yang merupakan tersangka pelaku pembunuhan puluhan karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Desember 2018 yang dipindahkan ke Jakarta Pusat untuk memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan berkeadilan.

“Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada kasus ini, dan jangan sampai si Mispo ini hanya menjadi tumbal. Saya harap harus dicari solusi dan jalan terbaik dan negara harus memberikan jalan terbaik, termasuk peran Kejaksaan. Kita juga mendapatkan atensi tinggi (dari rakyat Papua) karena kami yang ada di DPR atau DPD harus membuat hal-hal yang nyata untuk rakyat Papua,” ujarnya.

2. Forum Bersama DPR-DPD menangani masalah Papua dengan pendekatan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan

IDN Times/DPD RI

Sementara itu, Senator Papua Yorrys Raweyai yang sempat mendampingi Mispo pada kasusnya di persidangan baru-baru ini menuturkan hal yang senada dengan apa yang disampaikan Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma.

“Kami berusaha membuat roadmap penyelesaian masalah HAM di Papua dengan pendekatan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan. Saat ini kami membuat Forum Bersama DPR RI-DPD RI menangani masalah Papua, dan forum ini saya dipercayakan menjadi ketua. Kami akan mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang taat hukum sembari mencari jalan keluar terbaik,” ungkapnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya