Wujud Keberpihakan Terkait Permasalahan Papua, DPD Bentuk Pansus Papua
Pansus Papua DPD RI diharap beri rekomendasi komprehensif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Semua pihak haruslah bergandengan tangan, berdiskusi, saling terbuka, dan objektif dalam kerangka supremasi hukum agar berbagai permasalahan Papua dapat terselesaikan sehingga mampu mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Papua dengan menghadirkan narasumber dari Amnesty International, Kontras, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senin malam (18/11).
Pansus Papua yang dibentuk sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan DPD RI terhadap permasalahan daerah khususnya permasalahan di Papua tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk mewujudkan Papua damai dan sejahtera.
1. Pansus Papua DPD RI bertujuan mengumpulkan berbagai informasi untuk menyelesaikan persoalan Papua
Senator Filep menjelaskan, Pansus Papua DPD RI bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan data valid sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan Papua.
“Saat ini kami ingin mendapatkan masukan dari Amnesty International, Kontras, dan YLBHI dari aspek penegakan hukum dan HAM di Papua. Kami juga ingin mendapatkan masukan mengenai penyelesaian tindak kekerasan yang selalu terjadi di Papua dari perspektif Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang hukum,” ujarnya.
Papang dari Amnesty International menyatakan bahwa mereka adalah organisasi lokal yang mempunyai jaringan internasional, melakukan riset, dan menyampaikan data-data berdasarkan hasil riset. Hasil riset inilah yang selama ini disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan HAM dan kekerasan di Papua.
Papang melanjutkan, beberapa hal yang menjadi catatan Amnesti Internasional di antaranya masih terjadinya perampasan hak hidup baik yang dilakukan pemerintah maupun kelompok bersenjata. Aparat keamanan masih merespons secara berlebihan terhadap masyarakat maupun para demonstran yang menyampaikan pendapatnya secara damai dan masih dalam koridor demokrasi yang baik walaupun ada yang membawa batu dan kayu dalam menyampaikan aspirasinya.
Amnesty International juga mencatat bahwa korban jiwa yang tertinggi ada di Papua jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang mengalami kerusuhan dan konflik yang ada di Indonesia.