DPR dan Pemerintah Sepakati PKPU Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu

2. DPR dorong KPU buka akses data Sipol

Doli mengatakan pihaknya mendorong KPU untuk menggunakan data administrasi kependudukan serta desa, kelurahan, dan kecamatan terbaru dari Kemendagri. Termasuk data untuk tiga provinsi baru daerah otonom baru (DOB) Papua.

"Komisi II DPR juga meminta KPU agar Sistem Informasi Parpol (Sipol) dapat menjamin sistem keamanan data dan perlindungan data pribadi dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu," ujarnya.

3. Lembaga Pengawas Pemilu harus dapat akses Sipol

Komisi II DPR juga meminta KPU agar memberikan akses data Sipol kepada lembaga pengawas pemilu itu dalam mengawasi verifikasi parpol calon peserta pemilu.

Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yakni, pada ayat (1) disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".