Formappi Sebut Dewan Kolonel Puan Maharani Bisa Ganggu Kerja DPR
Formappi singgung DPR lebih banyak kerja politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik kemunculan Dewan Kolonel Puan Maharani yang berisikan anggota DPR dari setiap komisi.
Lucius mengaku pihaknya khawatir kemunculan Dewan Kolonel ini bakal mengganggu kerja legislatif karena terlalu berkecimpung di dunia politik.
“Saya kira dengan kemudian manuver-manuver seperti Dewan Kolonel ini membuat DPR akan semakin sibuk untuk berbicara kepentingan politik ketimbang menjalankan tupoksi mereka,” kata Lucius di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Baca Juga: Formappi Kritik DPR Primitif soal Tender Kalender Rp900 Juta
Baca Juga: Gema Puan Blitar Deklarasikan Puan Maharani Maju Pilpres 2024
1. DPR punya banyak utang Undang-Undang
Lucius menjelaskan ada banyak utang DPR RI kepada masyarakat terkait kerja legislasi. Dia menyebut DPR semenjak kepemimpinan Puan Maharani selama tiga tahun terakhir belum bisa merampungkan ratusan Rancangan Undang-Undang (RUU).
Dia khawatir hingga habis masa kepemimpinan Puan Maharani di DPR pada 2024, tak bisa merampungkan hingga 25-30 persen RUU menjadi Undang-Undang.
“Kesibukan mereka sebagai Dewan Kolonel itu bisa mengancam kerja mereka sebagai anggota DPR yang kita tahu betul punya banyak utang, belum sampai (pengesahan) 20 UU selama 3 tahun ini,” kata Lucius.
Baca Juga: Pengamat: AHY Kurang Kuat, Anies-Puan Lebih Pas Satukan Cebong-Kampret
Baca Juga: PARA Syndicate: Ganjar ‘Mirroring’ Jokowi, Gestur dan Asalnya Sama