Formappi Sebut Dewan Kolonel Puan Maharani Bisa Ganggu Kerja DPR
IDN Times/Marisa Safitri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik kemunculan Dewan Kolonel Puan Maharani yang berisikan anggota DPR dari setiap komisi.
Lucius mengaku pihaknya khawatir kemunculan Dewan Kolonel ini bakal mengganggu kerja legislatif karena terlalu berkecimpung di dunia politik.
“Saya kira dengan kemudian manuver-manuver seperti Dewan Kolonel ini membuat DPR akan semakin sibuk untuk berbicara kepentingan politik ketimbang menjalankan tupoksi mereka,” kata Lucius di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Baca Juga: Formappi Kritik DPR Primitif soal Tender Kalender Rp900 Juta
1. DPR punya banyak utang Undang-Undang
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersiap memberikan pidato saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Lucius menjelaskan ada banyak utang DPR RI kepada masyarakat terkait kerja legislasi. Dia menyebut DPR semenjak kepemimpinan Puan Maharani selama tiga tahun terakhir belum bisa merampungkan ratusan Rancangan Undang-Undang (RUU).
Dia khawatir hingga habis masa kepemimpinan Puan Maharani di DPR pada 2024, tak bisa merampungkan hingga 25-30 persen RUU menjadi Undang-Undang.
“Kesibukan mereka sebagai Dewan Kolonel itu bisa mengancam kerja mereka sebagai anggota DPR yang kita tahu betul punya banyak utang, belum sampai (pengesahan) 20 UU selama 3 tahun ini,” kata Lucius.
Baca Juga: Gema Puan Blitar Deklarasikan Puan Maharani Maju Pilpres 2024
2. Khawatir produk legislatif digunakan untuk kepentingan politik
Ketua DPR, Puan Maharani (memegang ponsel) ketika ikut menghadiri balap mobil listrik Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, 4 Juni 2022. (www.instagram.com/@puanmaharani)Lucius juga khawatir produk legislatif berbentuk Undang-Undang dibajak hanya untuk kepentingan politik. Menurutnya saat ini, DPR RI tengah menahan beberapa produk RUU untuk disahkan menjadi UU pada 2023 nanti.
“Kalau mereka sejak sekarang mulai sibuk dengan Dewan Kolonel, bukan cuman kinerja makin buruk, tapi juga kualitas, banyak peraturan yang dibuat itu dibajak untuk kepentingan politik,” ucap Lucius.
Dia memprediksi sejumlah RUU akan disahkan pada 2023 saat musim kampanye.
Editor’s picks
“Coba lihat banyak sekali RUU yang antre sekarang ini dan menunggu sampai 2023, musim kampanye. Seolah-olah ini semua jasa Puan, seolah-olah Puan layak jadi presiden. Itu memperburuk kualitas produk legislasi,” tuturnya.
Baca Juga: Pengamat: AHY Kurang Kuat, Anies-Puan Lebih Pas Satukan Cebong-Kampret
3. Pengurus Dewan Kolonel berisi anggota komisi di DPR
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati (ketiga dari kanan) dan putrinya Puan Maharani (pojok kanan) saat rakernas III PDIP di Sanur, Bali pada 2018 (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)Diketahui Dewan Kolonel dibentuk untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani di Pilpres 2024. Sejumlah nama loyalis PDIP yang juga anggota DPR RI masuk dalam daftar pengurus Dewan Kolonel tersebut.
Berikut nama anggota Dewan Kolonel Puan Maharani.
1. Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi
2. Anggota Komisi III Dede Indra Permana
3. Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang
4. Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan
5. Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia
6. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus
7. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustin Wilujeng
8. Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri
Baca Juga: PARA Syndicate: Ganjar ‘Mirroring’ Jokowi, Gestur dan Asalnya Sama
Berita Terkini Lainnya
