Komisi II Kritik Kepala BIN Jadi Pj Bupati: Jangan Berpolitik Praktis
Guspardi Gaus kritik penunjukkan Andi Chandra jadi Bupati
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengkritik penunjukkan Kepala BIN Brigjen Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat. Guspardi mempertanyakan alasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih Andi Chandra sebagai Pj padahal dia masih berstatus TNI aktif.
Dia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penjabat bupati/walikota hanya bisa berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sementara itu, jabatan Kepala BIN yang diemban Andi Chandra bukan merupakan JPT Pratama.
“Ini juga bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif,” kata Guspardi Gaus saat dihubungi, Rabu (26/5/2022).
Baca Juga: Gubernur Maluku Lantik 4 Pj Bupati, Satu Masih Berstatus TNI Aktif
1. Penunjukkan Andi Chandra Bertentangan dengan keputusan MK
Guspardi juga menerangkan, penunjukkan Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat telah menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya MK telah menolak permohonan judicial review Undang-Undang Pilkada terkait pengisian posisi kepala daerah.
Dengan demikian, MK memutuskan bahwa prajurit TNI aktif tidak boleh mengisi Pj kepala daerah.
“Pemerintah semestinya segera membuat aturan turunan atau teknis secara tertulis menindaklanjuti keputusan MK, supaya tidak mengalami problem seperti ini,” ujar Guspardi.
Baca Juga: Oknum Pejabat Pemkot Bontang Tertangkap Konsumsi Sabu