Larang Bahas Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Dinilai Mulai Sadar
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kandas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tak mau membahas isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, merupakan strategi untuk menekan wacana penundaan Pemilu 2024 dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti diketahui, Luhut yang dikenal menteri paling vokal belakangan ini gencar menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Pernyataan Jokowi itu juga dinilai sebagai strategi untuk menghentikan wacana yang bisa saja keluar dari menteri lainnya.
“Memang (pernyataan Jokowi) tidak hanya ditujukan untuk menekan Luhut, tapi semua menteri yang pernah mewacanakan presiden tiga periode,” kata Jamiluddin kepada IDN Times, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Jokowi Disebut Sedang Dirasuki Godaan Perpanjangan Jabatan Presiden
1. Jokowi mendapat tekanan partai koalisi hingga masyarakat
Jamiluddin menilai munculnya pernyataan Jokowi soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, tak lepas dari tekanan berbagai partai koalisi yang ada di balik pemerintah.
Menurutnya, Jokowi lambat menilai kondisi politik saat ini yang kian memanas. Pernyataan Jokowi itu baru keluar setelah kisruh wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden di masyarakat mendapat penolakan.
“Sehingga timbul kesan ada larangan itu disampaikan setelah mendapat tekanan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan partai koalisi seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem,” ucap Jokowi.
Baca Juga: Kena Tegur Jokowi soal Perpanjangan Jabatan Presiden, Ini Kata Luhut