Kena Tegur Jokowi soal Perpanjangan Jabatan Presiden, Ini Kata Luhut
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo melarang para menterinya untuk bicara soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap mengikuti perintah Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardika. "Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," ujar Jodi kepada IDN Times, Rabu (5/4/2022).
Menurut Jodi, Luhut saat ini sedang fokus dalam penanganan pandemik COVID-19. Selain itu, Luhut juga sedang fokus mengawal pemulihan ekonomi Indonesia.
"Pak Luhut hari ini juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pascapandemik ini, dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," katanya.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Perpanjangan Jabatan!
1. Jokowi larang menterinya bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden
Presiden Jokowi di Acara Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (youtube.com/Sekretariat Presiden)Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang semua menterinya untuk bicara soal penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresiden, Selasa (5/4/2022) kemarin.
Mulanya, Jokowi menyampaikan kondisi global saat ini sedang sulit. Dia meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan langkah kerja yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi krisis ini.
"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi, dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," ujar Jokowi dalam siaran video di kanal YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Rabu (6/4/2022).
Jokowi kemudian meminta kepada para menterinya untuk fokus kepada tugas masing-masing. Tidak ada yang bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, gak!" katanya.
Baca Juga: Tegur Menteri Naikkan Harga Tak Ada Penjelasan, Jokowi: Empati Dong
2. Luhut klaim dari big data ada 110 juta warga mau Pemilu 2024 ditunda
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui awak media, Selasa (15/3/2022). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Luhut menjadi salah satu menteri Jokowi yang kerap bicara soal penundaan Pemilu 2024. Luhut juga pernah mengklaim, berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengklaim, rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan, rakyat yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR.
"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022).
Luhut mengklaim, rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi.
"Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi," katanya.
3. Luhut klaim penundaan Pemilu 2024 aspirasi rakyat
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengklaim, ada aspirasi dari publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun untuk menggelar Pemilu 2024, di tengah kondisi pandemik COVID-19.
"Itu rakyat yang ngomong," tutur dia.
Luhut bahkan mengklaim kelompok yang mendukung ide penundaan Pemilu 2024 merupakan pemilih Partai Demokrat, PDIP, PKB, Golkar hingga Partai Gerindra.
"Kan mereka (pemilih parpol) akan melihat, (parpol) mana yang mendengarkan suara kami," ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
