TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Prodewa: Kasus Lukas Enembe Satu dari Sekian Banyak Korupsi di Papua

Prodewa dukung upaya pemberantasan korupsi di Papua

Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Wilayah Papua, Leonardus O. Magai. (Dok/Prodewa Papua)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Wilayah Papua, Leonardus O. Magai mendesak pemerintah memberantas kasus korupsi yang ada di bumi Cenderawasih.

Leonardus menyebut kasus dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe, hanya satu dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Papua.

Baca Juga: Lukas Enembe Diultimatum Penuhi Panggilan Sebagai Tersangka KPK Besok 

1. Prodewa Papua dukung upaya pemberantasan korupsi di Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe (ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua)

Leonardo optimistis diperlukan peran negara untuk membuktikan Lukas Enembe telah melakukan tindak korupsi. Sebab, menurut dia, kasus korupsi Enembe juga melibatkan sejumlah pejabat elite di Papua.

“Karenanya negara harus mampu membuktikan bahwa hukum harus mampu ditegakkan sampai ke akar-akarnya,” kata Leonardo dalam keterangan tertulis, Minggu (25/9/2022).

Baca Juga: MAKI Bocorkan Dugaan Perjalanan Judi Lukas Enembe di Luar Negeri

2. Singgung banyak kasus korupsi selain Lukas Enembe

Gubernur Papua, Lukas Enembe (ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua)

Leonardo juga menyinggung kasus dugaan korupsi Lukas Enembe merupakan satu dari sekian banyak kasus korupsi di Papua. Dia menyebut Lukas diduga memiliki rekening ‘gendut’ hingga melakukan budaya hidup mewah, seperti memakai jam tangan senilai ratusan juta rupiah.

Padahal, menurut Leonardo, rakyat Papua masih tertinggal dari daerah lainnya. Hal itu dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang masih tertinggal dari daerah lain.

“Yang lebih mengejutkan adalah temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait transaksi setor tunai atas nama Lukas Enembe ke akun judi dengan jumlah fantastik sebesar Rp560 miliar,” ujar dia.

“Satu dari sekian banyak mata rantai korupsi di Papua, ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum di Papua yang selama ini diabaikan,” sambungnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya