TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Puan Akan Bawa Isu Kekerasan Pekerja Migran Indonesia ke KTT ASEAN

Puan Maharani akan hadiri KTT ASEAN

Ketua DPR RI, Puan Maharani membuka Rapat Paripurna DPR RI pertama pada Senin (16/8/2021). (youtube.com/DPR RI)

Jakarta, IDN Times -- Ketua DPR RI Puan Maharani dikabarkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 ke-23 di Labuan Bajo. Puan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada malam ini, Senin (8/5/2023). 

Dalam KTT ASEAN itu, Puan mengaku akan mengangkat isu mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengingat banyak sekali kekerasan yang diterima para PMI di negara-negara tempatnya bekerja, khususnya PMI yang bekerja di sektor domestik.

Baca Juga: KTT ASEAN Diharapkan Serius Soroti Isu Pekerja Migran 

Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia Ditipu di Suriah, KBRI Kirim Nota Diplomatik

1. Puan sebut KTT ASEAN jadi forum tepat untuk angkat kasus TPPO

Ilustrasi puluhan PMI dari Malaysia mengantre saat memasuki Pelabuhan Internasional Batam Centre. (ANTARA FOTO/Naim)

Puan menilai KTT ASEAN menjadi forum yang tepat untuk mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Apalagi, kata Puan, banyak PMI yang bekerja di negara-negara ASEAN.

“Dengan adanya dialog terbuka bersama forum parlemen se-Asia Tenggara, saya mengharapkan ada kepastian dari negara-negara tujuan PMI agar polemik ini tidak berkelanjutan. Karena selama ini, pemerintah kesulitan apabila ada warga negara yang menjadi korban untuk memberikan perlindungan,” lanjutnya.

Baca Juga: Baku Tembak Terjadi saat Penyaluran Bantuan ASEAN ke Myanmar 

2. Puan bicara keinginan meningkatkan kesadaran HAM

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dok Pribadi Puan Maharani)

Ketua DPP PDIP ini juga mengatakan keinginannya untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia (HAM). Keinginan itu sebagai respons masifnya pemberitaan mengenai tindakan kekerasan terhadap PMI di sektor domestik.

"DPR RI juga akan mendorong peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia melalui kampanye dan program edukasi yang dilaksanakan bersama oleh negara-negara ASEAN,” kata Puan.

Puan juga menyoroti banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Oleh karenanya, ia mengaku akan menggencarkan dorongan kepada negara-negara ASEAN untuk memberi perhatian lebih terhadap permasalahan ini.

Hal tersebut mengingat isu perempuan juga merupakan agenda internasional yang harus dikerjakan bersama-sama.

“Permasalahan PMI tidak terlepas dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak karena banyak dari mereka yang menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian lebih karena masalah perlindungan perempuan dan anak juga menjadi target pada Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan,” urai Puan.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya