TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tak Setuju Biaya Haji 2023, PKS Minta BPKH Susun Roadmap

PKS minta biaya haji turun jadi Rp50 juta

Suasana Masjid Nabawi, Madinah yang dipenuhi oleh Jamaah di tengah musim haji (IDN Times/Umi Kalsum)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengatakan fraksinya tidak setuju dengan usulan biaya haji dari pemerintah senilai Rp69 juta.

Bukhori meminta Badan Pengelola Keberangkatan Haji (BPKH) untuk menyusun peta jalan atau roadmap pola pembiayaan haji, dengan proporsi 70 (Bipih) dan 30 (nilai manfaat).

“Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun,” kata Bukhori dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/1/2023).

Baca Juga: Anggota DPR Ramai-Ramai Minta Biaya Haji 2023 Turun, Diusulkan 19 Juta

1. Minta dana haji naik bertahap

Suasana Jamaah Haji di depan Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah (IDN Times/Umi Kalsum)

Bukhori mengatakan keberatan jika calon jemaah haji 2023 menanggung biaya yang terlalu mahal. Dia mengusulkan agar kenaikan biaya haji dilakukan secara bertahap.

“Kami tidak setuju kenaikan biaya yang terlalu tinggi ini dibebankan pada calon haji tahun ini saja. Kenaikan semestinya dilakukan secara perlahan, dimulai dengan peningkatan setoran awal,” kata dia.

Baca Juga: Arab Saudi Turunkan Biaya Haji, tapi Indonesia Kok Naik?

2. Bipih jemaah haji cukup Rp50 juta

Seorang calon haji melambaikan tangannya di atas bus saat akan diberangkatkan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/7/2022). Sebanyak 161 jamaah calon haji kloter terakhir embarkasi Makassar asal Kabupaten Jeneponto diberangkatkan ke Arab Saudi. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

PKS juga memandang usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan pada calon jemaah haji tahun ini cukup berada di angka Rp50 juta.

Menurut Bukhori angka tersebut lebih terjangkau dan tidak memberatkan calon jemaah haji.

“Kami mengusulkan agar jemaah cukup dibebankan Rp50 juta, sementara sisanya akan di-cover melalui dana optimalisasi,” ujarnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya