Tuai Kritik, DPR Minta Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan di PKPU

2. Desakan revisi PKPU

Diah menilai, tidak relevan dan kontradiktif jika yang menjadi alasan  peraturan tersebut adalah kurang tingginya semangat perempuan di dunia politik. Dia berkaca pada Pemilu 2019, sebanyak 30 persen perempuan yang menjadi calon legislatif, sebanyak 21 persen keterwakilan perempuan yang kini menduduki kursi DPR RI.

Menurut Diah, hal itu menunjukkan upaya politik kaum perempuan Indonesia dan langkah politiknya dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum sebenarnya cukup signifikan.

"Berarti kan tinggal bagaimana kita mendorong kaum perempuan Indonesia untuk bersemangat ikut elektoral. Itu yang kita harapkan sebetulnya dari publik untuk membuat perempuan ini punya dorongan, dukungan dalam berpartisipasi," ucapnya.

Diah juga mendesak KPU untuk merevisi beleid tersebut agar bisa sesuai dengan undang-undang soal keterwakilan perempuan.

"Kami menolak pasal itu dan kami ingin supaya segera diganti, karena itu 30 persen minimal secara normatif sebagai peraturan, PKPU Nomor 10 itu sudah tidak sesuai dengan UU Pemilu," ujarnya.