Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule mengusulkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mundur dari jabatannya karena mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Iwan memandang, Bamsoet --sapaan akrab Bambang Soesatyo-- kini sudah tak lagi amanah terhadap konstitusi Indonesia.
“Wakil Rakyat dan juga ketua MPR RI model begini sebaiknya mundur saja, tidak amanah terhadap konstitusi, demokrasi, dan rakyat,” kata Iwan Sumule kepada IDN Times, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga: Dulu Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Kini PAN Siap Ikut Kontestasi
1. Pernyataan Bamsoet langgar demokrasi
Iwan Sumule memandang pernyataan Bamsoet itu telah melanggar aturan yang dijalankan dalam negara demokrasi. Menurutnya ketika konstitusi dilanggar, maka negara akan menjadi barbar karena kesewenang-wenangan pejabat publiknya.
“Demokrasi itu ada rule of law, ada law enforcement. Ketika aturan dalam konstitusi negara juga dilanggar, maka kita akan menjadi negara barbar tanpa aturan. Yang lemah (rakyat) akan selalu dimangsa penguasa negara,” ucapnya.
2. Demokrat sindir pejabat publik yang ingin terus berkuasa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berpidato di acara HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis (9/9/2021). (IDN Times/Ilman Nafi'an) Partai Demokrat menyindir pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai Bamsoet sangat bernafsu untuk melanjutkan jabatannya selama tiga periode.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
“Syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elite pendukung pemerintahan hari ini, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil dan membantu rakyat yang makin kesusahan sejak pandemi,” kata Herzaky.
Herzaky menilai setiap orang-orang di lingkaran Istana menginginkan kekuasaan yang lebih lama. Hal itu didukung dengan pernyataan setiap orang yang secara bergantian mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Padahal menurutnya, usulan penundaan pemilu seperti yang dilontarkan Bambang Soesatyo itu melanggar konsitusi dan mengkhianati amanah reformasi. Namun usulan tersebut kembali terlontar oleh pejabat pemerintah.
“Dengan entengnya secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu 2024. Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” ucapnya.
Baca Juga: KontraS Curiga Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dibuat Orang Istana
