TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wakil Ketua DPR Sebut Mafia Minyak Goreng Sengaja Diciptakan

Pencabutan HET minyak goreng harus dievaluasi

Stok minyak goreng kemasan di Indomaret Kemang, Jakarta Selatan tersedia usai HET dicabut. (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyindir Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang mengklaim ada mafia pangan menyebabkan naiknya harga minyak goreng di pasar. Menurut Rachmat, klaim tersebut tidak benar karena mafia migor sengaja diciptakan.

“Mafia pangan itu menurut saya itu memang sengaja dari awal diciptakan. Nah, yang ada sekarang ini pengusaha ingin mengambil manfaat dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan,” kata Rachmat kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga: Polri Telusuri Informasi soal Mafia Minyak Goreng yang Diungkap Mendag

1. DPR minta pemerintah evaluasi peraturan minyak goreng

Wakil Ketua DPR, Rachmad Gobel (dpr.do.id)

Menurut Rachmat, pemerintah harus terus mengevaluasi peraturan terkait komoditas pangan, terutama minyak goreng. Salah satu peraturan yang wajib dievaluasi kembali pemerintah adalah pelepasan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang membuat salah satu komoditas utama menjadi mahal di pasar.

Kemendag diminta mengawasi harga minyak goreng di masyarakat agar tetap terjangkau menjelang bulan Ramadan ini.

“Saya kira, di sini adalah pemerintah atau Kemendag untuk mengawasi harga. Ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen harus turun melihat,” ujar pria berusia 59 tahun tersebut.

2. Pengusaha harus bertanggung jawab atas harga minyak goreng

Minyak Goreng Curah. (IDN Times/Adeng Bustomi)

Lebih lanjut, mantan Mendag di era pertama kepemimpinan Jokowi ini mengatakan, pemerintah harus melibatkan pengusaha atas melambungnya harga minyak di pasaran.

Menurutnya, pengusaha harus ikut bertanggung jawab atas distribusi pangan yang merata di masyarakat. Pemerintah juga harus melihat kewajiban pengusaha atau distributor dalam hal distribusi pangan ke berbagai daerah.

“Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Jadi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Ajak dialog,” ujar dia menjelaskan.

Baca Juga: Polemik Minyak Goreng, Rizal Ramli Sebut Negara Kalah dengan Mafia

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya