200 Juta Data Dukcapil Hilang? Kemendagri: 272 Server Usianya 10 Tahun
Server penyimpanan data belum ada peremajaan lagi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, memastikan data dukcapil aman. Hal itu menjawab isu terkait adanya dugaan 200 juta data dukcapil akan hilang karena sistem penyimpanan yang ada di data center sudah usang.
"Pengelolaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), pengolahan data dan pemanfaatan database kependudukan memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, perangkat jaringan dan perangkat pendukung yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal," ujar Zudan kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).
"Selain itu juga dibutuhkan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan yang sesuai dengan standar ISO 27001," sambungnya.
Zudan mengakui penyimpanan data dukcapil saat ini usianya sudah lebih dari 10 tahun. Meski usianya sudah usang, dia memastikan, proses back up data berjalan dengan baik.
"Pada saat ini, perangkat keras dimaksud rata-rata usianya sudah melebihi 10 tahun, sudah habis masa garansi dan spare part perangkat sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life) dan belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat, karena belum tersedia anggaran sejumlah 272 server yang berfungsi untuk perekaman KTP-el dan penunggalan data perekaman yang harus diremajakan," ucapnya.
"Sedangkan untuk storage yang ada saat ini memiliki kapasitas untuk back up data yang mencukupi dan berjalan dengan baik. Data aman," sambungnya.
Baca Juga: NIK Dukcapil Permudah Perizinan Berusaha UMKM
Baca Juga: Pemerintah Bakal Kenakan Biaya Rp1.000 Bagi Instansi yang Akses NIK
1. Kemendagri melakukan back up data secara rutin, agar data dukcapil aman
Zudan menerangkan, Kemendagri senantiasa melakukan back up data secara rutin agar data dukcapil aman. Sejumlah sistem juga digunakan untuk menjaga keamanan data tersebut.
Editor’s picks
"Dalam rangka menjaga keamanan data, telah dipasang firewall jaringan, web application firewall, menggunakan https untuk web security aplikasi, menggunakan jaringan tertutup, bekerja sama dengan BSSN dan menerbitkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021, tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan," katanya.